Perusahaan kecerdasan buatan asal Amerika Serikat Anthropic melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah AS. Langkah ini diambil setelah perusahaan tersebut ditetapkan sebagai risiko rantai pasok oleh otoritas pertahanan. Sengketa ini menjadi kasus pertama dengan tuduhan semacam itu terhadap perusahaan AI.
Konflik bermula dari perbedaan sikap antara CEO Anthropic, Dario Amodei, dan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Anthropic menolak memberikan akses tanpa batas terhadap teknologi AI miliknya untuk kepentingan militer.
Tak lama berselang, Pentagon menetapkan perusahaan tersebut sebagai risiko rantai pasok. Status itu membuat produk AI Anthropic dianggap tidak aman untuk penggunaan pemerintah.
Dalam dokumen gugatan yang diajukan ke pengadilan federal California, Anthropic menyebut keputusan tersebut melanggar hukum. Perusahaan menilai tindakan pemerintah belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak memiliki dasar undang-undang.
Anthropic juga menegaskan bahwa konstitusi tidak membenarkan pemerintah menghukum perusahaan atas kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum.
Sengketa Kontrak dan Pembatasan AI Militer
Gugatan Anthropic turut ditujukan kepada kantor eksekutif Presiden Donald Trump serta sejumlah pejabat tinggi. Mereka termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Sebanyak 16 lembaga pemerintah juga masuk dalam daftar tergugat.
Anthropic menyatakan bahwa pihak pertahanan meminta penghapusan pembatasan penggunaan AI dalam kontrak militer. Padahal, klausul larangan senjata otonom mematikan dan pengawasan massal warga sipil selalu tercantum sebelumnya.
Sejak 2024, teknologi Anthropic telah digunakan berbagai lembaga pemerintah untuk pekerjaan rahasia. Perusahaan ini bahkan menjadi pelopor penyedia AI canggih di lingkungan instansi federal.
Anthropic mengklaim sempat bernegosiasi untuk menyesuaikan kontrak. Namun, proses tersebut terhenti secara mendadak. Departemen pertahanan justru melontarkan kritik terbuka kepada perusahaan.
Presiden Trump kemudian memerintahkan seluruh lembaga pemerintah menghentikan penggunaan teknologi Anthropic. Menyusul arahan itu, Hegseth resmi memberi label risiko rantai pasok. Ia juga melarang mitra pemerintah memakai produk perusahaan tersebut.
Dampak ke Industri Teknologi
Salah satu produk populer Anthropic adalah Claude. Teknologi ini banyak dipakai perusahaan besar AS. Di antaranya Google, Meta, Amazon, dan Microsoft.
Perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki kontrak dengan pemerintah AS. Namun, mereka menegaskan tetap menggunakan Claude di luar proyek pertahanan.
Anthropic menyebut keputusan pemerintah menimbulkan kerugian besar. Kontrak swasta bernilai ratusan juta dolar kini terancam batal. Reputasi perusahaan juga terdampak serius.
Selain kerugian ekonomi, Anthropic menyoroti ancaman terhadap kebebasan berbicara. Mereka menilai kebijakan pemerintah memicu efek gentar bagi pelaku industri lain.
Dukungan datang dari hampir 40 karyawan Google dan OpenAI. Mereka mengajukan dokumen pendukung di pengadilan. Isinya menekankan bahaya AI tanpa pembatasan etis.
Kelompok tersebut menyatakan perlunya pagar pengaman teknologi. Terutama untuk mencegah pengawasan massal domestik dan sistem senjata otonom tanpa kendali manusia.
CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan mengakui perusahaannya mempercepat kontrak pertahanan. Langkah itu diambil setelah memanasnya konflik pemerintah dengan Anthropic.
Anthropic tidak menuntut ganti rugi finansial dalam gugatan Anthropic ini. Perusahaan hanya meminta pengadilan membatalkan keputusan pemerintah. Mereka juga mendesak pencabutan status risiko rantai pasok.
Pakar hukum dari University of Richmond School of Law, Carl Tobias, menilai perkara bisa berakhir damai. Namun, ia memprediksi pemerintah akan melakukan perlawanan hukum maksimal. Menurutnya, perkara ini berpotensi berlanjut hingga Mahkamah Agung.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
