OpenAI memutuskan untuk mengubah kontrak AI Pentagon setelah muncul kritik luas dari publik dan internal perusahaan. CEO OpenAI, Sam Altman, mengakui bahwa kesepakatan tersebut terlihat terburu-buru dan kurang matang. Ia menegaskan bahwa teknologi perusahaan tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik.
Kesepakatan itu diumumkan tak lama setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghentikan kerja sama dengan Anthropic. Pergantian mitra AI ini memicu kekhawatiran, terutama soal potensi penggunaan teknologi untuk memantau warga sipil.
Altman menyatakan bahwa OpenAI kini secara eksplisit melarang penggunaan produknya untuk sistem pengawasan dalam negeri maupun oleh lembaga intelijen pertahanan seperti National Security Agency (NSA).
Kekhawatiran Pengawasan dan Penolakan Karyawan
Sejumlah pengamat mengaitkan polemik ini dengan skandal Edward Snowden pada 2013. Saat itu, terungkap praktik pengumpulan data komunikasi secara besar-besaran oleh NSA. Kekhawatiran serupa kembali mencuat seiring pengumuman kontrak AI Pentagon tersebut.
Reaksi publik pun muncul di media sosial. Di platform X dan Reddit, sebagian pengguna menyerukan kampanye “hapus ChatGPT”. Sementara itu, aplikasi Claude milik Anthropic naik ke puncak unduhan di App Store Apple, melampaui ChatGPT menurut data Sensor Tower.
Di internal perusahaan, penolakan juga menguat. Sebanyak 98 karyawan OpenAI dan 796 pegawai Google menandatangani surat terbuka. Mereka meminta pimpinan perusahaan menolak permintaan Departemen Pertahanan yang membuka peluang pengawasan massal domestik dan penggunaan AI untuk pembunuhan tanpa pengawasan manusia.
OpenAI sebelumnya menyebut bahwa perjanjian tersebut memiliki lebih banyak pembatasan dibanding kontrak AI rahasia sebelumnya, termasuk kerja sama Anthropic. Salah satu garis merah yang ditegaskan adalah larangan penggunaan teknologi untuk mengendalikan sistem senjata otonom.
Kritik Mantan Pejabat dan Respons Pemerintah
Mantan Kepala Riset Kebijakan OpenAI, Miles Brundage, mempertanyakan bagaimana perusahaan dapat mencapai kesepakatan yang dianggap mampu mengatasi persoalan etika yang sebelumnya dinilai tak dapat dikompromikan oleh Anthropic. Ia menilai transparansi sangat penting dalam proses tersebut.
Dalam pernyataannya di media sosial, Brundage menegaskan komitmennya pada prinsip demokrasi dan kebebasan sipil. Ia menyatakan bahwa perusahaan teknologi perlu memiliki suara dalam kebijakan publik, namun tetap menjunjung konstitusi.
Di sisi lain, pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas. Setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan menghentikan penggunaan produk AI perusahaan tersebut.
Langkah ini mempertegas dinamika politik dan bisnis di balik kontrak AI Pentagon, yang kini berada dalam sorotan tajam publik maupun kalangan profesional teknologi.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
