Aspek keamanan menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Namun, meningkatnya aksi premanisme di berbagai daerah di Indonesia kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para investor. Fenomena ini tidak hanya mengganggu operasional bisnis, tetapi juga menurunkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi.
Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), menegaskan bahwa keamanan adalah kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha. Dalam wawancara pada Selasa (13/5/2025), ia menyampaikan bahwa maraknya aksi premanisme mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang ramah investasi. Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan agar masalah ini tidak semakin meluas.
“Keamanan dalam berusaha adalah fondasi. Jika itu terganggu, maka investasi pun ikut terdampak,” ujar Telisa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami penurunan. Pada kuartal I-2025, PMTB tercatat hanya berkontribusi sebesar 28,3%, turun dari 30,12% pada kuartal sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah sikap hati-hati investor dalam menyikapi dinamika ekonomi global, ditambah kondisi keamanan dalam negeri yang belum sepenuhnya kondusif.
Premanisme di Kawasan Industri Jadi Keluhan Pelaku Usaha
Dalam survei terbaru yang dilakukan Telisa di kawasan industri Jawa Barat, ditemukan keluhan serupa dari pelaku usaha terkait peningkatan aksi premanisme. Praktik yang sering terjadi meliputi pungutan liar hingga permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas).
“Banyak pengusaha bercerita soal permintaan THR yang sifatnya memaksa, hingga gangguan distribusi barang akibat pungli. Ini jelas menghambat operasional industri,” katanya.
Situasi ini memperparah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi tantangan, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Jika masalah keamanan ini terus diabaikan, maka Indonesia bisa kehilangan kepercayaan dari investor asing maupun domestik.
Negara Harus Hadir dan Tegas Hadapi Premanisme
Telisa menekankan pentingnya kehadiran aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menilai, negara harus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keamanan investasi. Bila tidak, akan muncul kesan bahwa hukum kalah oleh premanisme, yang tentu merugikan reputasi Indonesia di mata investor global.
“Simbol negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Pemerintah harus membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” tegasnya.
Di tengah persaingan global yang kian sengit, jaminan keamanan berusaha menjadi nilai tawar penting untuk menarik investor. Oleh karena itu, Telisa berharap satuan tugas khusus seperti Satgas Premanisme dapat bekerja secara maksimal dan terkoordinasi lintas wilayah.
“Satgas penanganan premanisme harus bekerja efektif dan saling terintegrasi agar aspek keamanan tak lagi menjadi penghalang investasi,” tutup Telisa.
Baca juga artikel menarik lainnya seputar ekonomi dan kebijakan bisnis di Indonesia: roledu.com/artikel
Sumber : investor.id
