Apple menolak perintah pemerintah India yang mewajibkan iPhone dijual di negara tersebut dilengkapi dengan aplikasi keamanan resmi pemerintah, Sanchar Saathi. Langkah ini digulirkan untuk mencegah pencurian HP dan penipuan digital.
Beberapa sumber yang mengetahui rencana Apple mengatakan perusahaan berencana bertemu pejabat New Delhi untuk menyampaikan keberatan mereka. Pemerintah India menuntut agar aplikasi tidak bisa dimatikan pengguna dan, untuk perangkat yang sudah beredar, harus diinstal melalui pembaruan software.
Polemik dan Kekhawatiran Privasi
Mandat ini memicu kritik dari partai oposisi, yang menilai langkah pemerintah berpotensi menjadi alat pengawasan terhadap ratusan juta pengguna HP di India. Rahul Gandhi dari Partai Kongres menyatakan akan membahas masalah ini di Parlemen. Tokoh Kongres KC Venugopal bahkan menegaskan, pemerintah tidak boleh menjadi “Big Brother” bagi warganya.
Di sisi lain, Kementerian Telekomunikasi India menyebut aplikasi ini penting untuk mengatasi nomor IMEI palsu dan mencegah perangkat curian dijual kembali di pasar HP bekas yang besar.
Tantangan Teknis untuk Apple
Apple menilai pemasangan aplikasi pemerintah dapat menimbulkan risiko serius bagi privasi dan keamanan iOS. Perusahaan tidak berniat membawa masalah ini ke pengadilan, tetapi akan memberi tahu pemerintah bahwa mandat tersebut tidak bisa dijalankan. Sistem Android, yang open-source, memungkinkan produsen lain seperti Samsung dan Xiaomi lebih fleksibel untuk menyesuaikan software dan menginstal aplikasi serupa.
Langkah ini muncul bersamaan dengan kasus antimonopoli yang sedang dihadapi Apple di India, yang berpotensi menimbulkan denda hingga US$38 miliar. Samsung dan produsen lainnya masih meninjau perintah pemerintah yang dikeluarkan tanpa konsultasi dengan pihak industri.
Hingga kini, Apple maupun Kementerian Telekomunikasi India belum memberikan komentar resmi terkait isu ini.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
