Pemerintah Provinsi Alberta memproyeksikan defisit anggaran Alberta mencapai C$9,4 miliar atau sekitar US$6,9 miliar pada tahun fiskal mendatang. Kondisi ini dipicu oleh penurunan harga minyak Alberta serta lonjakan jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir.
Provinsi kaya minyak tersebut mengakui situasi ini sebagai tantangan berat. Pemerintah bahkan harus melonggarkan aturan disiplin fiskal yang sebelumnya dijaga ketat. Alberta juga memperkirakan anggaran belum dapat kembali seimbang dalam tiga tahun ke depan.
Menteri Keuangan Alberta, Nate Horner, menyampaikan bahwa pertumbuhan populasi yang dramatis terjadi bersamaan dengan turunnya harga minyak global. Selama ini, stabilitas keuangan Alberta sangat bergantung pada siklus industri energi.
Alberta memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Komoditas minyak mentah menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Karena itu, fluktuasi harga sangat memengaruhi kondisi fiskal.
Tekanan Harga Minyak dan Target Anggaran
Pemerintah memproyeksikan harga acuan West Texas Intermediate rata-rata sebesar US$60,50 per barel pada tahun mendatang. Angka ini lebih rendah dibanding dua tahun lalu yang mencapai US$74,34 per barel.
Untuk mencapai keseimbangan fiskal, Alberta membutuhkan harga minyak di kisaran US$74 hingga US$77 per barel. Artinya, penurunan harga minyak Alberta saat ini memperlebar tekanan terhadap kas daerah.
Alberta juga menjadi satu-satunya provinsi di Kanada yang tidak menerapkan pajak penjualan. Horner mengisyaratkan kebijakan tersebut dapat dievaluasi. Ia menyebut masyarakat bisa mempertimbangkan pelepasan sebagian keunggulan pajak demi stabilitas jangka panjang.
Referendum dan Isu Imigrasi
Di tengah tekanan defisit anggaran Alberta, pemerintah provinsi berencana menggelar referendum pada 19 Oktober. Terdapat sembilan pertanyaan yang akan diajukan kepada pemilih.
Salah satu usulan adalah pembatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi pendatang tanpa status imigrasi permanen. Kebijakan ini menuai kritik dari oposisi.
Pemimpin Partai Demokrat Baru Alberta, Naheed Nenshi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengalihan isu dari persoalan anggaran dan ekonomi. Ia menuding pemerintah terlalu menyalahkan imigran atas masalah fiskal.
Sementara itu, Perdana Menteri Alberta Danielle Smith menyatakan pemerintah ingin memperoleh kendali lebih besar atas kebijakan imigrasi yang selama ini diatur pemerintah federal di Ottawa. Ia menilai otonomi lebih luas diperlukan untuk mengatasi tekanan layanan publik dan pasar perumahan.
Selain isu imigrasi, muncul pula gerakan akar rumput yang mengumpulkan tanda tangan untuk memicu referendum pemisahan Alberta dari Kanada. Meski dukungan terhadap pemisahan masih rendah, penggagasnya optimistis dapat memenuhi syarat administratif.
Kombinasi tekanan fiskal, penurunan harga minyak Alberta, serta dinamika politik menjadikan situasi ekonomi provinsi ini kian kompleks. Pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga stabilitas keuangan sekaligus merespons aspirasi publik.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
