Mahkamah Agung Amerika Serikat meminta pandangan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait permohonan Robinhood Markets untuk menghentikan gugatan investor yang menuduh perusahaan tersebut memberikan informasi yang menyesatkan menjelang penawaran saham perdana (IPO) pada 2021. Langkah ini menjadi bagian dari pertimbangan pengadilan sebelum memutuskan apakah kasus tersebut layak dibahas lebih lanjut.
Sengketa IPO Robinhood bermula dari gugatan kelompok investor yang membeli saham perusahaan saat IPO. Para penggugat menilai Robinhood tidak mengungkap secara memadai dampak meredanya tren perdagangan saham meme dan aset kripto yang sebelumnya menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis perusahaan.
Investor berpendapat bahwa dokumen IPO Robinhood mengandung pernyataan dan informasi yang tidak lengkap mengenai ketergantungan perusahaan terhadap lonjakan transaksi saham meme seperti GameStop serta mata uang kripto Dogecoin. Menurut mereka, penurunan aktivitas perdagangan tersebut sudah terjadi beberapa bulan sebelum perusahaan melantai di bursa dan berpotensi memengaruhi prospek keuangan Robinhood.
Sebaliknya, Robinhood menolak tuduhan tersebut. Perusahaan menyatakan telah menyampaikan berbagai risiko bisnis secara rinci dalam dokumen IPO, termasuk kemungkinan menurunnya aktivitas perdagangan setelah lonjakan besar yang terjadi pada awal 2021.
Gugatan investor Robinhood pertama kali diajukan pada 2021. Pada 2024, seorang hakim federal di San Francisco memutuskan untuk membatalkan gugatan tersebut karena menilai klaim yang diajukan investor belum cukup kuat. Namun, pada 2025, Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan AS membatalkan putusan itu dan menghidupkan kembali perkara tersebut.
Dalam permohonannya ke Mahkamah Agung, Robinhood berargumen bahwa putusan pengadilan banding dapat memperluas tanggung jawab hukum perusahaan publik secara berlebihan. Menurut perusahaan, standar pengungkapan yang terlalu luas berisiko membebani emiten dengan kewajiban menyampaikan informasi yang tidak selalu material bagi investor.
Keputusan Mahkamah Agung untuk meminta pandangan pemerintah federal merupakan prosedur yang kerap dilakukan sebelum hakim menentukan apakah suatu perkara memiliki kepentingan hukum yang cukup besar untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil dari proses ini dapat menjadi acuan penting bagi perusahaan yang berencana melakukan IPO maupun bagi investor di pasar modal Amerika Serikat.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
