Perkembangan ekonomi digital menempatkan auditor teknologi informasi (TI) sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat daya saing nasional. Transformasi digital di sektor perdagangan tidak hanya menuntut adopsi teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan kesiapan sumber daya manusia.
Muhammad Lutfi, pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM, menekankan bahwa percepatan digitalisasi telah mengubah lanskap perdagangan baik nasional maupun global. Menurutnya, “Harus ada pihak yang mengaudit keterbukaan informasi sekaligus menjadi pembatas yang adil. Ini akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional,” ujarnya dalam diskusi Transformasi Perdagangan Indonesia di Era Digital dan Ekonomi Berbasis Teknologi yang diselenggarakan ISACA Indonesia Chapter pada Kamis (5/3/2026).
Tantangan dan Peluang Auditor TI di Era Digital
Daya saing Indonesia saat ini sangat bergantung pada fondasi tata kelola yang kuat, integritas sistem informasi, dan ketahanan terhadap risiko siber. Auditor TI menjadi sosok kunci dalam memastikan transparansi dan keamanan sistem, terutama di sektor finansial yang kini banyak mengandalkan proses berbasis teknologi.
Harun Al Rasyid, President ISACA Indonesia Chapter, menegaskan bahwa peran auditor TI semakin strategis. Ia menambahkan, mayoritas proses bisnis masa depan akan berbasis teknologi, sehingga audit TI bukan lagi sekadar formalitas, tetapi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
Kolaborasi dan Standar Kompetensi Profesional
Peran asosiasi profesi, seperti ISACA Indonesia Chapter, menjadi vital dalam membangun standar kompetensi auditor TI, memperkuat ekosistem governance, risk, and compliance (GRC), serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Saat ini, sekitar 20% anggota ISACA berasal dari industri finansial, sementara 15% lainnya berasal dari sektor pemerintah, terutama pendidikan.
Selain itu, isu keamanan dan ketahanan digital nasional terus menjadi perhatian utama. Kompleksitas ancaman siber menuntut integrasi cyber resilience yang komprehensif, di mana pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan asosiasi profesi harus bekerja sama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong stabilitas ekonomi berbasis teknologi.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
