Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tengah menyiapkan aturan baru yang mengharuskan pengunjung dari negara dengan angka overstay tinggi membayar jaminan visa hingga $15.000. Aturan ini merupakan bagian dari program percontohan selama 12 bulan yang fokus pada wisatawan dan pelaku bisnis.
Program ini menghidupkan kembali inisiatif serupa yang diperkenalkan pada November 2020 oleh pemerintahan Trump, yang tidak pernah benar-benar dijalankan. Kala itu, aturan mengharuskan wisatawan dari sekitar dua puluh negara—mayoritas di Afrika—yang memiliki tingkat overstay di atas 10 persen untuk membayar jaminan sebesar itu.
Pemberitahuan resmi tentang program ini akan diumumkan pada 5 Agustus, dengan daftar negara yang terkena dampak akan dipublikasikan minimal 15 hari sebelum program berjalan. Daftar tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan yang sama.
Jaminan visa ini akan dikembalikan setelah pengunjung meninggalkan AS, menjadi warga negara AS, atau meninggal dunia, sesuai regulasi Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Imigrasi AS.
Kriteria Negara Terpilih dan Dampaknya
Pemilihan negara dilakukan berdasarkan beberapa faktor, antara lain tingginya angka overstay, kelemahan dalam proses penyaringan, risiko terkait kewarganegaraan investasi tanpa persyaratan tinggal, serta pertimbangan kebijakan luar negeri.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menyebut belum ada perkiraan jumlah pemohon visa yang akan terkena dampak. Namun, asosiasi industri pariwisata AS memperkirakan jumlahnya terbatas, sekitar 2.000 pelamar, sebagian besar berasal dari negara dengan volume kunjungan rendah.
Langkah ini merupakan bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi pemerintahan Trump yang juga meliputi pencabutan status perlindungan sementara dan larangan visa bagi 12 negara. Kebijakan jaminan visa diperkirakan memperkuat pembatasan perjalanan yang menargetkan sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah, seperti Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar, dan Yaman.
Pengetatan Proses Visa dan Dampak Pariwisata
Selain program jaminan visa, Departemen Luar Negeri baru-baru ini menginstruksikan diplomat untuk memeriksa aktivitas daring calon pelajar asing, termasuk media sosial mereka, sebagai bagian dari proses penerbitan visa pelajar dan pertukaran.
Langkah-langkah ini muncul di tengah penurunan tajam kunjungan wisatawan ke AS, yang tercatat turun 11,6% pada Maret 2025. Turunnya jumlah pengunjung dari Kanada dan Meksiko hingga 20% ikut memperparah situasi, dengan kerugian miliaran dolar diperkirakan menghantam industri pariwisata.
Selain itu, rencana pengenaan “visa integrity fee” sebesar $250 juga memicu kekhawatiran, karena menjadi salah satu biaya visa tertinggi di dunia. Kekhawatiran juga meningkat terkait kasus penahanan wisatawan dengan visa yang sah oleh petugas imigrasi AS.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
Sumber : theguardian.com
