Ketiadaan cetak biru pengembangan pariwisata membuat industri akomodasi di Indonesia tumbuh tanpa arah yang jelas. Hal ini berdampak serius pada keberlanjutan bisnis, terutama ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, seperti pemangkasan dana untuk rapat dan perjalanan dinas—dua sektor yang selama ini menjadi tumpuan tingkat hunian hotel.
Kondisi ini mencerminkan betapa rentannya sektor industri akomodasi terhadap perubahan kebijakan. Akibatnya, pendapatan perhotelan menurun drastis dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai wilayah.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menilai bahwa pembangunan pariwisata seharusnya memiliki orkestrator yang jelas dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sayangnya, hingga kini, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara konsisten.
Nomenklatur yang Berubah dan Arah yang Tak Konsisten
Maulana menyoroti bahwa setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, arah kebijakan pembangunan pariwisata ikut berubah. Hal ini dapat terlihat dari nomenklatur instansi yang terus berganti, menandakan bahwa sektor pariwisata belum menjadi prioritas utama pemerintah.
“Negara lain seperti Arab Saudi, yang notabene negara penghasil minyak, kini gencar mengembangkan sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi baru. Sementara Indonesia masih belum memiliki cetak biru pengembangan pariwisata yang jelas,” ujarnya dalam program Broadcast di kanal YouTube Bisniscom.
Padahal, sambungnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 telah memuat Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Namun, kedua dokumen tersebut tidak dijadikan acuan dalam perencanaan jangka panjang.
Dampak Kebijakan Jangka Pendek pada Sektor Akomodasi
Menurut Maulana, jika rencana induk tersebut dijalankan secara berkelanjutan, maka sektor pariwisata dapat bertahan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pengusaha hotel dan akomodasi hanya mengikuti program-program pemerintah yang sifatnya sesaat.
Ia mencontohkan proyek Mandalika sebagai destinasi super prioritas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah saat itu mendorong pembangunan hotel dan fasilitas penunjang untuk menyukseskan ajang balap motor internasional. Namun setelah event selesai dan pemerintahan berganti, fokus pembangunan pun berubah, menyebabkan tingkat hunian hotel ikut tergerus.
“Inilah yang terjadi di banyak daerah. Akomodasi berkembang karena mengikuti program pemerintah, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Tanpa blueprint pembangunan pariwisata, industri ini akan terus rapuh,” tutup Maulana.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
Sumber : bisnis.com
