Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nasional mencapai 17,1 gigawatt (GW) dalam satu dekade mendatang. Untuk mewujudkan target energi surya tersebut, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dirilis baru-baru ini, PLTS diproyeksikan sebagai penyumbang terbesar dalam bauran energi baru terbarukan (EBT). Angka 17,1 GW tersebut menempatkan energi surya di posisi terdepan dibandingkan sumber EBT lainnya.
Tantangan SDM dan Peran Pelatihan Vokasional
Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset dan Teknologi Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Arya Rezavidi, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan SDM PLTS yang kompeten di berbagai bidang. Keahlian yang dibutuhkan mencakup installer, insinyur teknik, analis regulasi dan finansial, software engineer, hingga ahli keselamatan kerja.
“PLTS adalah proyek dengan modal besar dan umur operasional panjang, bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Maka, kualitas tenaga kerja menjadi sangat penting,” ujar Arya dalam sebuah pernyataan di Jakarta.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan beberapa regulasi berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) guna memenuhi kebutuhan ini. Beberapa di antaranya termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja terkait perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengujian, dan pemeliharaan sistem PLTS yang dirilis sejak 2017 hingga 2019.
Kontraktor Lokal dan Daya Saing Nasional
Selain isu tenaga kerja, Arya juga menyoroti keterbatasan kontraktor lokal dalam proyek-proyek PLTS skala besar. Meski beberapa komponen PLTS sudah dapat diproduksi dalam negeri, kontraktor utama (EPC) proyek besar seperti PLTS Terapung Cirata masih berasal dari luar negeri, khususnya Tiongkok.
“Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Kualitas kontraktor lokal perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dan dipercaya mengelola proyek besar,” jelasnya. Salah satu hambatan adalah produktivitas tenaga kerja dalam negeri yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara lain.
Untuk itu, pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesi secara periodik dinilai penting. Arya mengingatkan bahwa tidak seperti ijazah formal, sertifikat profesi vokasional biasanya hanya berlaku 3 hingga 5 tahun dan perlu diperbarui melalui uji ulang.
Lapangan Kerja Hijau dan Peluang Masa Depan
Menurut perhitungan AESI, transisi energi melalui EBT berpotensi menciptakan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau dalam 10 tahun ke depan. Dari jumlah tersebut, sektor tenaga surya diperkirakan akan berkontribusi paling besar, yakni sebanyak lebih dari 348 ribu pekerjaan baru.
Dengan kesiapan SDM PLTS dan peningkatan kapasitas nasional, Indonesia berpeluang memimpin dalam pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan di kawasan.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
Sumber : antaranews.com
