Transformasi digital Indonesia terus melaju pesat, membuka banyak peluang strategis bagi kemajuan ekonomi dan masyarakat. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, Web3, serta Internet of Things (IoT) kini bukan hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga secara menyeluruh mengubah tatanan industri serta pola hidup masyarakat digital.
Namun, seiring terbukanya potensi besar tersebut, terdapat tantangan mendasar yang tak bisa diabaikan. Salah satu yang paling krusial adalah ketimpangan akses teknologi, terutama di wilayah terpencil. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan digital yang semakin lebar.
Selain itu, minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan investasi, serta kurangnya pendanaan juga menghambat penetrasi teknologi secara merata. Ketergantungan tinggi terhadap teknologi asing serta terbatasnya sumber daya manusia digital turut memperlambat laju transformasi yang seharusnya berkelanjutan dan mandiri.
Masalah interoperabilitas antar sistem, lemahnya perlindungan data pribadi, serta belum terintegrasinya regulasi digital menjadi tantangan tambahan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Di ajang Indonesia Digital Forum (IDF) 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (15/5/2025), Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), John Sihar Simanjuntak, menyampaikan bahwa literasi digital di Indonesia masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, pihaknya aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat di ranah digital.
Sebagai contoh solusi dari pengembangan ekosistem digital, John menyoroti keberhasilan penerapan QRIS. Selain itu, ia mendorong penggunaan teknologi seperti e.id dan IDCHAIN untuk meningkatkan keamanan data dan menjaga kedaulatan digital nasional. Partisipasi dalam inisiatif New gTLD juga disebut sebagai peluang strategis ke depan.
Forum tersebut diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). John mengungkapkan bahwa IDF 2025 akan menjadi acara rutin tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan digital di Indonesia, dari regulator hingga pelaku industri.
Regulasi Digital Perlu Diperbarui
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, turut menekankan bahwa transformasi digital Indonesia tidak cukup hanya dilakukan secara teknis. Perlu penataan ulang regulasi dan struktur ekosistem digital secara menyeluruh agar sesuai dengan perkembangan industri saat ini.
Menurut Arif, kerangka hukum yang masih membatasi pelaku industri hanya pada penyelenggara jaringan dan jasa kini sudah tidak lagi relevan. Munculnya aktor digital baru yang tidak diakomodasi dalam undang-undang justru berpotensi menimbulkan ketimpangan.
Lebih jauh, Arif mengkritisi ketidakseimbangan beban regulasi, di mana pemain baru di industri digital tidak memiliki tanggung jawab legal sepadan, sementara operator lama masih dibebani kewajiban penuh, bahkan ketika terjadi insiden di luar kontrol mereka.
Ia menyerukan pembentukan kerangka kerja bersama yang adil dan inklusif, sebagai panduan bagi pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan digital nasional. “Ini bukan hanya forum telekomunikasi, tapi forum digital Indonesia,” tegas Arif.
Sementara itu, Wakil Ketua ATSI, Merza Fachys, menggarisbawahi pentingnya transparansi sebagai prinsip utama dalam membangun transformasi digital Indonesia. Ia berharap IDF 2025 mampu melahirkan framework konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai hasil kolaborasi seluruh pelaku industri.
Merza juga menyatakan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk merajut sinergi lintas sektor dan menyatukan visi. IDF 2025 bukan sekadar ajang diskusi, melainkan platform aktif untuk mengidentifikasi tantangan serta menyusun kebijakan yang adaptif dan progresif, guna mendorong Indonesia menjadi negara digital yang kompetitif di kancah global.
Baca artikel menarik lainnya di sini:
Klik untuk eksplorasi konten seputar teknologi dan transformasi digital terkini
Sumber : investor.id
