Kesetaraan upah di Inggris kembali dipertanyakan setelah riset terbaru menemukan bahwa gender pay gap atau kesenjangan upah berdasarkan gender telah diremehkan selama lebih dari dua dekade.
Studi yang dipublikasikan di British Journal of Industrial Relations menyebut sejak 2004, Office for National Statistics (ONS) tidak memperhitungkan dengan tepat dominasi data dari perusahaan besar dalam survei tahunan jam kerja dan upah (Ashe).
Hal ini menyebabkan hasil survei lebih menonjolkan kondisi di perusahaan besar, di mana upah rata-rata lebih tinggi dan perbedaan upah antar gender lebih kecil. Sementara itu, data dari usaha kecil—yang banyak mempekerjakan perempuan dengan upah lebih rendah—kurang terwakili. Akibatnya, kesenjangan upah dilaporkan lebih rendah sekitar satu poin persentase dari kondisi sebenarnya.
Dampak pada Kebijakan Upah
Profesor John Forth dari Bayes Business School, Universitas London, menegaskan data Ashe berpengaruh luas. Data ini digunakan untuk dasar rekomendasi upah dokter, perawat, hingga penentuan upah minimum nasional. Karena itu, menurutnya, penting memastikan data benar-benar mewakili kondisi tenaga kerja di seluruh sektor.
Ashe juga menjadi acuan Komisi Upah Rendah untuk mengevaluasi dampak upah minimum dan digunakan dalam keputusan peninjauan upah sektor publik. Temuan ini menambah tekanan terhadap ONS, yang dalam beberapa bulan terakhir menghadapi kritik akibat sejumlah keterlambatan publikasi data.
Pihak ONS menyatakan telah meninjau ulang metode survei, termasuk sistem pembobotan data, dan melakukan perbaikan sejak 2024. Lembaga tersebut menegaskan evaluasi metode dilakukan secara berkala agar sesuai dengan praktik terbaik.
Forth menyambut langkah itu dan mendorong agar data lebih mewakili kondisi pekerjaan di berbagai jenis organisasi.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
