Indonesia mulai memasuki era Agentic AI, teknologi kecerdasan buatan yang mampu bekerja lebih mandiri dalam menjalankan berbagai tugas. Meski demikian, kesiapan ekosistem digital nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola data.
Pengamat teknologi informasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan perkembangan Agentic AI di Indonesia menunjukkan tren positif. Infrastruktur digital seperti layanan cloud, pusat data, dan jaringan konektivitas di sejumlah kota besar dinilai telah cukup mendukung pemanfaatan teknologi tersebut.
Namun, menurutnya, kemampuan komputasi, integrasi data lintas industri, serta ketersediaan talenta AI masih belum merata. Kondisi ini membuat implementasi AI otonom belum dapat berjalan optimal di berbagai sektor.
Heru menilai banyak perusahaan di Indonesia masih berada pada tahap digitalisasi dasar. Akibatnya, pemanfaatan Agentic AI untuk mendukung proses bisnis yang lebih kompleks masih membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit.
Tantangan AI Nasional Bukan Sekadar Teknologi
Ia menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan nasional tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi. Faktor lain seperti tata kelola data, keamanan siber, dan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen penting yang harus diperkuat secara bersamaan.
Menurut Heru, Agentic AI berpotensi mengubah pola kerja di berbagai bidang, khususnya pekerjaan administratif rutin, layanan pelanggan dasar, analisis data sederhana, hingga aktivitas operasional digital yang berulang. Di sisi lain, teknologi ini juga diperkirakan akan membuka peluang profesi baru seperti AI auditor, AI trainer, data engineer, dan pengawas etika AI.
Karena itu, ia menilai program reskilling dan upskilling tenaga kerja perlu dipercepat agar transformasi digital tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pasar kerja. Langkah tersebut dianggap penting mengingat Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja muda yang sangat besar.
Regulasi AI Dinilai Perlu Dipercepat
Selain penguatan SDM, Heru juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi AI yang lebih komprehensif. Kehadiran aturan yang jelas dinilai penting seiring meningkatnya penggunaan sistem AI yang semakin otonom dalam berbagai sektor.
Ia mengingatkan bahwa tanpa kerangka pengawasan yang memadai, perkembangan AI berpotensi memunculkan berbagai persoalan, mulai dari akuntabilitas keputusan, bias algoritma, pelanggaran privasi, hingga risiko keamanan data.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan tata kelola AI yang adaptif dengan mencakup aspek audit AI, perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, serta etika penggunaan teknologi. Dengan demikian, inovasi dapat terus berkembang tanpa mengabaikan kepentingan dan keamanan publik.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com
