Program perdana dari perusahaan energi milik negara, Great British Energy (GB Energy), yang memasang panel surya di sekolah-sekolah Inggris menuai kritik. Pasalnya, 11 sekolah pertama yang ikut serta dalam proyek senilai £200 juta ini menggunakan panel surya impor buatan dua perusahaan Tiongkok, Aiko dan Longi.
Padahal, proyek ini digadang-gadang sebagai langkah awal transisi energi bersih yang etis dan berkelanjutan. Pemerintah menyebutnya sebagai proyek besar pertama dari GB Energy—perusahaan milik publik yang bertujuan mendukung penggunaan energi terbarukan di Inggris.
Namun, fakta bahwa pemasok utama berasal dari Tiongkok menimbulkan kekhawatiran, terutama karena industri panel surya negara tersebut telah lama dikaitkan dengan etika rantai pasok yang dipertanyakan, termasuk dugaan kerja paksa di wilayah Xinjiang.
Kritik dan Seruan untuk Prioritaskan Produk Lokal
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Sarah Champion, menyuarakan keprihatinan. Ia menilai penggunaan uang pajak untuk membeli produk dari pemasok yang berisiko terlibat pelanggaran hak asasi manusia sangat tidak tepat. “Saya sangat mendukung prinsip berdirinya GB Energy. Tapi ini menyangkut uang publik—dan kita tidak boleh mendanainya untuk mendukung kerja paksa,” ujarnya.
Champion mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pemasok dari negara yang menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil, termasuk Taiwan, Kanada, atau bahkan produsen lokal di Inggris. Meski harga panel surya impor dari Tiongkok lebih murah, ia menegaskan pentingnya memperhatikan etika rantai pasok sebagai bagian dari komitmen energi hijau yang bertanggung jawab.
Dominasi Tiongkok dan Tantangan Rantai Pasok Global
Menurut data Badan Energi Internasional, lebih dari 80% produksi panel surya global dikuasai oleh Tiongkok, termasuk bahan utama seperti polisilikon yang banyak dihasilkan dari Xinjiang. Hal ini menyulitkan negara-negara, termasuk Inggris, untuk benar-benar menghindari ketergantungan pada rantai pasok dari Tiongkok.
Mark Candlish dari GB-Sol—salah satu produsen panel surya konvensional di Inggris—mengakui tantangan tersebut. Ia menyebut pasar global saat ini sangat bergantung pada pasokan Tiongkok karena alasan harga dan efisiensi karbon. Namun, ia menekankan bahwa risiko pelanggaran HAM harus tetap menjadi pertimbangan utama.
Upaya GB Energy Menjaga Standar Etika
Menanggapi sorotan publik, juru bicara GB Energy menyatakan bahwa semua kontrak proyek telah mematuhi aturan pengadaan dan ketentuan Undang-Undang Perbudakan Modern di Inggris. Pihaknya juga menambahkan bahwa GB Energy tengah mengembangkan kewajiban hukum baru untuk memastikan praktik rantai pasok yang etis di seluruh proyeknya.
Perusahaan menegaskan bahwa mereka akan menjadi pelopor dalam mempromosikan etika rantai pasok global, termasuk dengan mendorong transparansi dari para pemasok internasional.
Baik Aiko maupun Longi, dua pemasok utama dalam proyek ini, telah membantah keterlibatan dalam praktik kerja paksa. Keduanya tergabung dalam inisiatif Solar Stewardship yang bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam industri panel surya.
Transisi energi bersih tak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial. Polemik ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan harus selaras dengan nilai-nilai etika dan keadilan.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
Sumber : bbcnews.com
